tepat pukul 04:25 Waktu Jogja Istimewa aku kembali berpostingria,awalnya sih cuma pengen liat - liat aja,ga taunya malah timbullah hasrat untuk membagikan sedikit karya ku yang pernah aku buat.tapi untuk postingan yang berjudul "Kembali Hadir" ini saya hanya berbasabasi dulu karna udah lama aku tidak berpostingria.uhm,tepat tanggal 15 maret 2011 ini pula blog aku memasuki usia 4 tahun.akan tetapi karena kurangnya postinganku dalam 4 tahun targetku pada tahun ini ingin "kembali hadir" di dunia blog,ya intinya cuma sekedar ingin berbagi aja.oke deh,berhubung adzan subuh sudah berkumandang aku bakal langsung brbagi dengan postingan berikutnya.
anggasgira
TEMPAT PENYALURAN HOBI
JPG atau dengan kepanjangan "Jambi Photographer Group" adala sebuah temapat dmana aku dan teman-teman hebatku yang mempunyai mimpi membuat daerah tanah kelahiranku yaitu jambi dapat dipandang di nasional dan dikenal...
Sedikit Cerita Tentang Piala Dunia
FIFA WORLD CUP,saya yang tahu tentang Piala dunia yang di adakan asosiasi sepak bola dunia yaitu FIFA.FIFA sendiri kepanjangannya kalo ga salah adalah Fédération Internationale de Football Association piala dunia sepak bola itu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1930 di benua amerika tepatnya diuruguay dan pada saat itu pula uruguay menjadi pemenang piala dunia pertama kalinya dengan melubas argentina di partai final dengan score 4 - 2 kalo ga salah.event world cup ini diadakan 4 tahun sekali,bertepatan dengan sekarang tahun 2010 fifa world cup dilaksanakan pertama kalinya di benua afrika tepatnya di shout africa.piala dunia di afrika selatan sekrang telagh memasuki pertandingan penyisihan group yang terakhir.pada awal2 bermulainya piala dunia,dunia cukup dihebohkannya para tim-tim yang banyak bintangnya permainanyanya malah kalah dengan tim dari negara - negara yang tidak mempunyai bintang,seperti negara - negara eropa yang sangat banyak pemain bintangnya didalam satu tim,kalo komentar saya dengan hal itu sih sangat simple,kebanyakan para bintang lapangan hijau itu lebih individual dalam bermain si bundar.kalo prediksi saya sih yang bakal menjuarai piala duni di afrika selatan ini adalah argentina.sedikit tulisan saya tentang piala dunia,intinya sih berada di zaman yang teknologi sudag maju saya ingin kita belajar bersama dan berbagi pengalaman bersama.terimakasih
anggasyh
Status Sosial Ekonomi mempengaruhi atas perilaku membuat KTP
Latar Belakang
Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau, oleh karena itu ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Dengan populasi sebesar 222 juta jiwa pada tahun 2006, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, meskipun secara resmi bukanlah negara Islam. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih langsung. Ibukota negara ialah Jakarta. Indonesia berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting setidaknya sejak abad ke-7, yaitu ketika Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India. Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha telah tumbuh pada awal abad Masehi, diikuti para pedagang yang membawa agama Islam, serta berbagai kekuatan Eropa yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjelajahan samudra. Setelah berada di bawah penjajahan Belanda, Indonesia menyatakan kemerdekaannya di akhir Perang Dunia II. Selanjutnya Indonesia mendapat berbagai hambatan, ancaman dan tantangan dari bencana alam, korupsi, separatisme, proses demokratisasi dan periode perubahan ekonomi yang pesat.
Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa dan agama yang berbeda. Suku Jawa adalah grup etnis terbesar dan secara politis paling dominan. Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka tunggal ika" ("Berbeda-beda tetapi tetap satu"), berarti keberagaman yang membentuk negara. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia.
Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 245 juta jiwa, menjadikan negara ini negara dengan penduduk terbanyak ke-4 di dunia. Pulau Jawa merupakan salah satu daerah terpadat di dunia, dengan lebih dari 107 juta jiwa tinggal di daerah dengan luas sebesar New York. Indonesia memiliki budaya dan bahasa yang berhubungan namun berbeda. Sejak kemerdekaannya Bahasa Indonesia (sejenis dengan Bahasa Melayu) menyebar ke seluruh penjuru Indonesia dan menjadi bahasa yang paling banyak digunakan dalam komunikasi, pendidikan, pemerintahan, dan bisnis. Namun bahasa daerah juga masih tetap banyak dipergunakan.
Menurut sensus penduduk 2000, Indonesia memiliki populasi sekitar 206 juta, dan diperkirakan pada tahun 2006 berpenduduk 222 juta. 130 juta (lebih dari 50%) tinggal di Pulau Jawa yang merupakan pulau berpenduduk terbanyak sekaligus pulau dimana ibukota Jakarta berada. Sebagian besar (95%) penduduk Indonesia adalah Bangsa Austronesia, dan terdapat juga kelompok-kelompok suku Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia terutama di Indonesia bagian Timur. Banyak penduduk Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari kelompok suku yang lebih spesifik, yang dibagi menurut bahasa dan asal daerah, misalnya Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan Minangkabau.
Selain itu juga ada penduduk pendatang yang jumlahnya minoritas diantaranya adalah etnis Tionghoa, India, dan Arab. Mereka sudah lama datang ke Nusantara melalui perdagangan sejak abad ke 8 M dan menetap menjadi bagian dari Nusantara. Di Indonesia terdapat sekitar 4 juta populasi etnis Tionghoa. Angka ini berbeda-beda karena hanya pada tahun 1930 dan 2000 pemerintah melakukan sensus dengan menggolong-golongkan masyarakat Indonesia ke dalam suku bangsa dan keturunannya.
Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh sekitar 85,2% penduduk Indonesia, yang menjadikan Indonesia negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Sisanya beragama Protestan (8,9%), Katolik (3%), Hindu (1,8%), Buddha (0,8%), dan lain-lain (0,3%). Selain agama-agama tersebut, pemerintah Indonesia juga secara resmi mengakui Konghucu.]
Kebanyakan penduduk Indonesia bertutur dalam bahasa daerah sebagai bahasa ibu, namun bahasa resmi negara, yaitu bahasa Indonesia, diajarkan di seluruh sekolah-sekolah di negara ini dan dikuasai oleh hampir seluruh penduduk Indonesia.
Indonesia saat ini terdiri dari 33 provinsi, lima di antaranya memiliki status yang berbeda. Provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota yang dibagi lagi menjadi kecamatan dan lagi menjadi kelurahan, desa, gampong, kampung, nagari, pekon, atau istilah lain yang diakomodasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tiap provinsi memiliki DPRD Provinsi dan gubernur; sementara kabupaten memiliki DPRD Kabupaten dan bupati; kemudian kota memiliki DPRD Kota dan walikota; semuanya dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu dan Pilkada. Bagaimanapun di Jakarta tidak terdapat DPR Kabupaten atau Kota, karena Kabupaten Administrasi dan Kota Administrasi di Jakarta bukanlah daerah otonom.
Provinsi Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat, dan Papua memiliki hak istimewa legislatur yang lebih besar dan tingkat otonomi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Contohnya, Aceh berhak membentuk sistem legal sendiri; pada tahun 2003, Aceh mulai menetapkan hukum Syariah. Yogyakarta mendapatkan status Daerah Istimewa sebagai pengakuan terhadap peran penting Yogyakarta dalam mendukung Indonesia selama Revolusi. Provinsi Papua, sebelumnya disebut Irian Jaya, mendapat status otonomi khusus tahun 2001. DKI Jakarta, adalah daerah khusus ibukota negara. Timor Portugis digabungkan ke dalam wilayah Indonesia dan menjadi provinsi Timor Timur pada 1979–1999, yang kemudian memisahkan diri melalui referendum menjadi Negara Timor Leste.
Berkaitan dengan kependudukan, setiap warga Negara Indonesia wajib mempunyai KTP atau kartu tanda penduduk. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua WNA yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memilki KTP. KTP bagi WNI berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. KTP bagi WNA berlaku sesuai dengan masa Izin Tinggal Tetap. Khusus warga yang telah berusia 60 tahun dan ke atas, mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali.di daerah – daerah terpencil di Indonesia masih banyak warga Negara asli Indonesia yang masih tidak memiliki KTP,dikarenakan untuk pembuatan ktp itu sering terjadi “pungli”.maka dari itu sebagian kecil warga daerah terkecil yang sebahagian adalah orang yang berstatus ekonomi yang rendah mengambil jalan untuk tidak membuat KTP.
MASALAH
1. Warga yang memiliki status ekonomi rendah dan berada pada daersah terpencil sebagian besar tidak memiliki KTP.
2. Adanya pungutan liar atau “pungli” yang dilakukan petugas dalam hal ini pemerintah dalam pembuatan KTP.
PEMBAHASAN
Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa dan agama yang berbeda. Suku Jawa adalah grup etnis terbesar dan secara politis paling dominan. Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka tunggal ika" ("Berbeda-beda tetapi tetap satu"), berarti keberagaman yang membentuk negara. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia.
Indonesia saat ini terdiri dari 33 provinsi, lima di antaranya memiliki status yang berbeda. Provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota yang dibagi lagi menjadi kecamatan dan lagi menjadi kelurahan, desa, gampong, kampung, nagari, pekon, atau istilah lain yang diakomodasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tiap provinsi memiliki DPRD Provinsi dan gubernur; sementara kabupaten memiliki DPRD Kabupaten dan bupati; kemudian kota memiliki DPRD Kota dan walikota; semuanya dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu dan Pilkada. Bagaimanapun di Jakarta tidak terdapat DPR Kabupaten atau Kota, karena Kabupaten Administrasi dan Kota Administrasi di Jakarta bukanlah daerah otonom.
Provinsi Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat, dan Papua memiliki hak istimewa legislatur yang lebih besar dan tingkat otonomi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Contohnya, Aceh berhak membentuk sistem legal sendiri; pada tahun 2003, Aceh mulai menetapkan hukum Syariah. Yogyakarta mendapatkan status Daerah Istimewa sebagai pengakuan terhadap peran penting Yogyakarta dalam mendukung Indonesia selama Revolusi. Provinsi Papua, sebelumnya disebut Irian Jaya, mendapat status otonomi khusus tahun 2001. DKI Jakarta, adalah daerah khusus ibukota negara. Timor Portugis digabungkan ke dalam wilayah Indonesia dan menjadi provinsi Timor Timur pada 1979–1999, yang kemudian memisahkan diri melalui referendum menjadi Negara Timor Leste.
Berkaitan dengan kependudukan, setiap warga Negara Indonesia wajib mempunyai KTP atau kartu tanda penduduk. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua WNA yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memilki KTP. KTP bagi WNI berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. KTP bagi WNA berlaku sesuai dengan masa Izin Tinggal Tetap. Khusus warga yang telah berusia 60 tahun dan ke atas, mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali.di daerah – daerah terpencil di Indonesia masih banyak warga Negara asli Indonesia yang masih tidak memiliki KTP,dikarenakan untuk pembuatan ktp itu sering terjadi “pungli”.maka dari itu sebagian kecil warga daerah terkecil yang sebahagian adalah orang yang berstatus ekonomi yang rendah mengambil jalan untuk tidak membuat KTP.
KTP wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia yang berusia di atas 17 tahun.cara mebuat KTP sangatlah mudah. Lokasi Pelayanan pembuatan KTP (kartu tanda penduduk) sendiri bertempat di Kantor Kelurahan masing – masing daerah.Waktu Pelayanan untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk adalah selama 1 hari (perpanjangan), max. 14 hari (membuat KTP baru, mutasiKTP,ataupun hilang).Didalam pembuatan KTP (kartu tanda penduduk) tidaklah memungut bayaran sepeserpun atau dengan artian untuk membuat KTP itu adalah gratis.
jika dalam memperpanjang KTP,Keterlambatan terhadap perpanjangan dan penggantian dikenakan Sangsi Administrasi berupa Denda sebesar Rp. 10.000.Pembuatan KTP dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sejak :
* berusia 17 tahun
* Tanggal Pernikahan
* Menjadi Penduduk
Penggantian KTP dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sejak berakhir masa berlakunya KTP.dibawah ini adalah sedikit yang saya kutip dari dinas sosial tentang pembuatan KTP baru dan persyaratan perpanjangan KTP.
Persyaratan Pembuatan KTP Baru
Untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru harus melengkapi syarat-syarat berikut :
* Surat Pengantar dari RT/RW
* Foto Copy Kartu Keluarga
* Pas Foto terbaru berukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 lembar
* Foto copy Akta Kelahiran
* SKPPT bagi WNA
* Bukti Pembayaran Keterlambatan Pembuatan KTP
Persyaratan Perpanjangan KTP
Untuk memperpanjang Kartu Tanda Penduduk yang sudah habis masa berlakunya harus melengkapi syarat-syarat berikut :
* KTP lama yang sudah habis masa berlakunya
* Fotocopy Kartu Keluarga
* Pas foto 2 x 3 cm sebanyak 3 lembar
* Surat Keterangan lapor kehilangan KTP dari Kepolisian bagi yang kehilangan KTP
* Bukti Pembayaran Keterlambatan Perpanjangan KTP
KTP berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, kecuali manula (berusia di atas 60 tahun), KTP berlaku seumur hidup. Berakhirnya masa berlaku KTP, sesuai dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. KTP yang rusak, hilang atau berubah data, seperti perubahan alamat, kewarganegaraan, nama dan sebagainya harus diganti dengan KTP baru. Yang tidak wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk adalah anggota perwakilan negara asing, organisasi-organisasi internasional, corps diplomatik berserta anggota keluarganya dan penduduk sementara (pemegang KIM / KIM’S).
Dan ini adalah sedikit prosedur dalm pembuatan KTP:
Tugas Kewajiban Penduduk : Datang ke kantor Kelurahan dengan membawa :
* KTP lama
* Foto copy Kartu Keluarga dan aslinya
* Pas foto 2 lembar ukuran 2 x 3 cm
* Surat Pengantar dari RT / RW
* Surat Kuasa bagi penduduk yang tidak bisa mengambil sendiri dengan diketahui RT / RW
Tugas dan kewajiban Kepala Kelurahan : Bila data penduduk sudah benar :
* Menerima dan meneliti seluruh berkas persyaratan
* Mencocokkan KTP lama warga dengan KTP baru
* Menandatangani KTP dan menerima retribusinya
* Menyelesaikan proses administrasi lainnya lebih lanjut
Dibawah ini adalah sedikit gambar KTP (kartu tanda penduduk):
Tampak belakang:
Tampak depan:
Dalam hal ini,penduduk adalah konsumen sedangkan pemerintah sendiri adalah produsen.saya sering kali mendengar tentang pembuatan KTP yang dipersulit,dan saya sendri sudah pernah mengalami hal seperti itu.sampai – sampai ada sebuah brand rokok yang membuat iklannya dengan kata – kata “aturannya mudah kog di persulit”.menurut saya itu adalah cerminan untuk pembuatan KTP akan tetapi ga seluruhnya dengan pembuatan ktp.baiklah,balik lagi dengan permasalah KTP,banyak yang dipersulit dengan prosedur – prosedur yang ada dengan kata lain banyak yang terjebak pada system yang ada.pengalaman yang saya pernah dapatkan dalam pembuatan KTP,adalah dimana prosedurnya yang dipersulit dengan kata lain seperti lagu yang diciptkan band slank yang berjudul “ujung – ujungnya duit”.pihak – pihak yang mempunyai kapasitas untuk mengurus KTP dalam hal ini adalah pihak kantor kelurahan jarang yang tidak mengenakan biaya administrasi dengan kata lain banyak yang melakukan “pungli”,padahal yang kita ketahui dalam pembuatan KTP sendiri sebenarnya adalah gratis.
Dalam hal ini masyarakat yang mempunyai SES (status ekonomi social) yang rendah akan keberatan dikarenakan untuk makan saja mungkin mereka sulit untuk mendapatkannya dengan sebab itulah yang membuat sebagian warga Negara yang miskin tidak memiliki KTP.Dalam konteks ini bias disebut penduduk yang akan mebuat KTP adalah konsumen,di ibaratkan dengan kata lain Perilaku Konsumen jika dilihat di sudut pandang SES (status ekonomi social) untuk dalam konteks ini pembuatan KTP sangatlah berpengaruh,dikarenakan mereka dengan ses yang rendah lebih mementingkan kebutuhan hidup mereka dengan artian mereka lebih memikirkan untuk kelangsungan hidup mereka.
Saya menemukan beberapa kasus yang berkaitan dengan pembuatan KTP:
Lagi, Warga Keluhkan Pembuatan KTP Laporan Susi Daryani - Editor: Kohar Mega
(http://www.radarkotabumi.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=17&artid=5963)
KOTABUMI-Persoalan pembuatan KTP SIAK bersidik jari seakan tak pernah selesai. Meski pihak pemerintah daerah Lampung Utara dalam hal ini dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) telah berjanji akan segera mengambil langkah tegas terkait masalah pembuatan KTP SIAK bersidik jari. Namun kenyataan di lapangan, masih dikeluhkan masyarakat Lampung Utara
“Sebagai masyarakat Lampung Utara kami sangat prihatin dengan kondisi seperti ini. Padahal, perda KTP sudah disyahkan. Apabila tidak bisa di berlakukan, kenapa perda KPT itu disahkan,” kata Eryati, warga Tanjung Harapan, Kotabumi Selatan kemarin (18/1).
Dikatakan, pembuatan KTP SIAK bersidik jari sampai saat ini masih tetap berlanjut. Sedangkan, uang yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan KTP tersebut lumayan besar, sekitar ratusan ribu rupiah, belum waktu menunggu dan proses yang lama.
“Kami mengharapkan pembuatan KTP bisa ditertibkan dengan mengacu kepada perda yang ada, karena bila ini terus berlanjut, maka banyak warga idak mempunyai identitas diri,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Lilis warga Kelapa Tujuh, Kotabumi dengan disyahkannya perda KTP beberapa waktu lalu, belum memberikan dampak yang sangat signifikan kepada masyarakat. Seharusnya, masalah pembuatan KTP SIAK bersidik jari hendaknya menjadi peringatan kepada SKPD yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya. “Apabila program penataan administrasi kependudukan ini tidak segera dicarikan solusi dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Selain itu, langkah awal yang harus dibenahi adalah efektifitas system administrasi dan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan yang semberaut.
Sekedar diketahui, Kadis Disdukcapil Samsul Bahri sebelumnya mengutarakan, perda KTP bersidik jari sudah disahkan. Namun, hasil evaluasi dari Departemen Keuangan (Depkeu) belum diterima Disdukcapil sehingga berdampak pada pembuatan KTP bersidik jari yang masih berlanjut.
“Sampai dengan saat ini perda KTP sedang di evaluasi, kemungkinan dalam dua pekan akan segera turun lagi (diterima, red),” kata Samsul saat menggelar hearing dengan komisi D DPRD Lampung Utara beberapa waktu lalu. (*)
KTP Rp 15 Ribu, Warga Nunukan Dipungut Rp 50 Ribu
(http://www.tribunkaltim.co.id/read/artikel/57569)
NUNUKAN, tribunkaltim.co.id - Pemkab Nunukan secara resmi menetapkan tarif pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk warga negara Indonesia sebesar Rp 15.000. Namun realisasi di lapangan, tarif yang dikenakan kepada warga ternyata besarnya berbeda.
Mudin, warga Desa Balansiku mengaku dipungut biaya Rp 50.000 untuk pembuatan KTP.
"Kalau satu orang Rp50.000. Tapi karena kami empat orang di rumah, biayanya malah Rp 270.000," ujarnya, Rabu (19/5/10) saat ditemui di Balai Desa Balansiku.
Ia tidak tahu peruntukan uang tersebut. Sebab, sebelumnya tidak ada pemberitahuan mengenai alokasi dana diluar biaya pembuatan KTP sebesar Rp15.000.
"Sebenarnya pembuatan KTP ini sudah berjalan lima hari. Hari ini ambil gambar (foto). Sebenarnya KTP saya tahun 2011 baru mati, tapi sekarang sudah diurus untuk penggantian," katanya.
Penjabat Kades Balansiku, Firman mengakui, setiap warga dipungut biaya Rp 50.000 untuk pembuatan KTP. "Memang ada biaya administrasi yang dikenakan kepada warga. Biaya itu dilaporkan kepada Badan Perwakilan Desa (BPD)," katanya.
Biaya tambahan untuk pembuatan KTP ini sebelumnya sudah disepakati pada pertemuan BPD Balansiku. (*
Pembuatan KTP sarat pungli
(http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=23132&Itemid=61)
PATI - Pungutan biaya pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) di sejumlah kecamatan di Kabupaten Pati saat ini banyak yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang yang diatur dalam perda.
Karena itu Komisi A DPRD Kabupaten Pati mengusulkan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Pembuatan KTP. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi DPRD Kabupaten Pati, Adji Sudarmaji SH, saat melakukan sidak pembuatan KTP di Kecamatan Juwana, kemarin.
Menurut Adji, sesuai dengan perda yang berlaku saat ini, retribusi biaya cetak pembuatan KTP seharusnya hanya sebesar Rp 4.000.
”Kenyataannya hampir di semua kecamatan, banyak warga yang harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dari tadi,” ujarnya.
”Ada yang dikenakan Rp 5.000, ada yang Rp 10.000, bahkan ada yang harus membayar lebih dari Rp 100.000. Alasannya berbeda-beda, ada yang karena petugas harus lembur untuk melayani pembuatan KTP,” katanya.
Menurut Adji, pihaknya menilai kondisi tersebut perlu direspons oleh anggota DPRD dan eksekutif, khususnya yang terkait dengan masalah pembuatan KTP. ”Kalau bisa rancangan peraturan daerah tersebut perlu segera dibahas dan ditetapkan,” ujarnya.
Diatur perda
Dikatakan, jika pungutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam perda tersebut karena rendahnya biaya yang berlaku saat ini, maka penyesuaiannya harus diatur dalam perda.
Menurut Adji, kebutuhan perda yang mengatur biaya yang diberlakukan bagi masyarakat yang membuat KTP itu diperlukan untuk menghindari kesan bahwa pembuatan KTP seperti yang terjadi saat ini sarat praktik pungli (pungutan liar).
Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Wisnu Wijayanto.
Anggota DPRD dari fraksi PDIP itu menilai, saat ini perda yang mengatur biaya pembuatan KTP sudah sangat mendesak, karena maraknya pungutan dalam pembuatan KTP yang melebihi jumlah yang diatur dalam perda.
”Kalau sebelumnya pembahasan rancangan perda yang mengatur masalah ini belum sempat dibahas karena eksekutif setengah tahun ini harus berkonsentrasi menggelar pilkades di ratusan desa, sekarang tentu tidak ada lagi yang perlu menghalangi pembahasan raperda ini,” katanya. Juk-ip
Ribuan Warga di Nunukan Tak Ber-KTP
(http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2010/05/20/18301/Ribuan-Warga-di-Nunukan-Tak-Ber-KTP/)
Nusantara / Kamis, 20 Mei 2010 11:14 WIB
Metrotvnews.com, Nunukan: Ribuan warga di perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Itu diketahui dari hasil sensus yang dilakukan petugas Desa Balansiku, salah satu desa yang baru dimekarkan di Kecamatan Sebatik.
Menurut pejabat desa Balansiku, Firman, di Nunukan, Kamis (20/5), terdapat 500 warga dari 600 penduduk desa yang belum memilki KTP. Angka ini baru di satu desa, sementara Kecamatan Sebatik memiliki 11 desa lainnya.
Tak sedikit pula warga yang ber-KTP tetapi masa berlakunya habis. Ada juga yang memiliki KTP dari Kabupaten Bulungan atau sebelum Kabupaten Nunukan dimekarkan. Warga mengaku tak dilayani maksimal saat ingin membuat KTP.(M.Sakir/****)
Artikel – artikel di atas adala beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan masalah dalam pembuatan kartu tanda penduduk.sepertinya kita harus melihat semua dari sebab dan akibatnya semua itu terjadi,arti kel – artikel di atasa ada yang berkaitan dengan pungli sampai prosedur pembuatan KTP yang dipersulit,dengan adanya sebab – sebab itu pula timbul akibatnya ya itu pada artikel terakhir yang berjudul Ribuan Warga di Nunukan Tak Ber-KTP,dapat kita simpulkan sebabnya adalah saratnya pungli dalam pembuatan KTP dan susahnya prosedur yang di buat.
KESIMPULAN
Dalam konteks perilaku konsumen,status social ekonomi seseorang sangatlah berpengaruh ke perilakunya sebagai konsumen,dengan kata lain jika dia berada dalam SES rendah dia akan lebih selektif lagi dalam hal apapun.inilah akhir dari sedikit tulisan saya untuk melengkapi ujian uas PERILAKU KONSUMEN,terima kasih.
EFEK POSITIF DAN NEGATIF DARI 2 TEORI KLASIK PERS
Setiap konsep ataupun teori – teori yang ada di dunia ini pada kodratnya pasti memiliki dua sisi,yaitu sisi baik dan buruk,dan ada yang benar dan salah.Dalam media massa memiliki 4 teori pers klasik antara lain:
1.Teori Pers Otoritarian
2.Teori Pers Liberetarian
3.Teori Pers Tanggung Jawab Sosial
4.Teori Pers Soviet Komunis
Dari ke empat teori diatas untuk tulisan saya saat ini saya akan membahas dua sisi yaitu efek positif dan efek negatif Teori Otoritarian VS Teori Libertarian.
Teori Otoritarian
Pada dasarnya Teori ini sudah pernah saya bahas pada tulisan saya yang sudah saya posting kemaren,tetapi alangkah baiknya sebelum kita beranjak untuk mengemukakan tentang efek positif dan negatif teori ini kita bisa mengartikan teori otoritarian. Teori otoritarian mempunyai perbedaan antara teori – teori pers klasik yang lain adalah “Mass Media dianggap sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan – kebijakan pemerintah”.Dibawah ini saya akan menuliskan efek positif dan negati teori ini,antara lain:
Efek positif teori otoriter:
a. Konflik dalam masyarakat cenderung berkurang karena adanya pengawasan
hal-hal yang dianggap dapat menggoncangkan masyarakat
b. Mudah membentuk penyeragaman/integritas dan konsensus yang diharapkan
khususnya secara umum pada negara sedang membangun yang memerlukan
kestabilan.
c. Akan terjadi negara yang aman dan damai karena pengawasan media sangat di control oleh negara karena negara mempunyai kekuasaan yang absolute.
d. Negara akan memiliki kestabilan ekonomi.
Efek negatif teori otoriter:
a. Adanya penekanan terhadap keinginan untuk bebas mengemukakan
pendangan/ pendapat
b. Mudah terjadi pembredelan penerbitan media yang cenderung
menghancurkan suasana kerja dan lapangan penghasilan yang telah mapan.
c. Tidak adanya kreatifitas dalam bekerja.
d. Kesempatan media untuk eksis dalam dunianya sangat kecil,karena Negara sangat mengontrol pergerakan media massa
Teori Liberal
Pada Kodratnya teori liberal memiliki perbedaan dengan teori – teori lainnya yaitu “individu sebagai ala mengawasi pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat”.efek positif dan negative teori ini akan saya jabarkan dibawah ini:
Efek positif teori liberal:
Kehidupan media massa sangat terjamin,media massa bisa eksis karma media dapat menyuarakan argument – argumentnya.
Kreatifitas sangat tersalurkan karena media tidak di “setir” oleh Negara.
Masyarakat akan mendapatkan pengetahuan dikarenakan media massa menjadi fasilitator.
Kepemilikan media cenderung mudah karena untuk memiliki media tidak perlu lagi lisensi atau perijinan dari Negara yang bersangkutan.
Media cenderung bebas membuat suatu berita asalkan tidak mengandung pelecehan,pornografi dan kerendahan moral.
Efek negatif teori liberal:
Masyarakat yang tidak punya dalam arti miskin dangat di diskriminasikan.
Kaum – Kaum kapitalis sangat merajalela karena dalm teori ini yang mampulah yang bisa maju dan berkembang.
Tidak adanya tanggung jawab dari media dari berita berita yang telah disajikan dan pemerintah tidak bisa berbuat banyak.
Keamanan kurang terjamin
Kestabilan ekonomi sangat kecil dikarena kestabilan ekonomi di pegang oleh setiap individu bukan pemerintahan atau Negara.
Argument saya:
Menurut saya sebagai orang yang akan bergelut di dunia komunikasi (media) saya tidak setuju dengan teori otoritarian karena dalam teori ni kehidupan kita sebagai manusia akan berjalan monotondan statis.seharusnya kita sebagai manusia dapat menyuarakn pendapat dan dapat berkreatifitas dalam pekerjaan.akan tetapi penganut teori liberal juga kurang baik karena dunia cenderung dibawah kaum – kaum kapitalis dan juga dalam teori ini individu individu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang akan dikehendakinya.yang saya suka dala teori ini adalah sebagai insan media kita dapat berkreatifitas,akan dapat banyak pengetahuan maka dari itu kehidupan kita akan dinamis dan tidak statis.
SYSTEM - SYSTEM MEDIA MASSA
Otoritarian
Muncul pada masa iklim otoritarian di akhir Renaisans, segera setelah ditemukannya mesin cetak. Dalam masyarakat seperti itu, kebenaran dianggap bukanlah hasil dari masa rakyat, tetapi dari sekelompok kecil orang–orang bijak yang berkedudukan membimbing dan mengarahkan pengikut-pengikut mereka. Jadi kebenaran dianggap harus diletakkan dekat dengan pusat kekuasaan. Dengan demikian pers difungsikan dari atas ke bawah. Penguasa-penguasanya menggunakan pers untuk memberi informasi kepada rakyat tentang kebijakan-kebijakan penguasa yang harus didukung. Hanya dengan ijin khusus pers boleh dimiliki oleh swasta, dan ijin ini dapat dicabut kapan saja terlihat tanggungjawab mendukung kebijaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan. Kegiatan penerbitan dengan demikian merupakan semacam persetujuan antara pemegang kekuasaan dengan penerbit, dimana pertama memberikan sebuah hak monopoli dan ang terakhir memberikan dukungan. Tetapi pemegang kekuasaan mempunyai hak untuk membuat dan merubah kebijaksanaan, hak memberi ijin dan kadang-kadang menyensor. Jelas bahwa konsep pers seperti ini menghilangkan fungsi pers sebagai pengawas pelaksanaan pemerintahan dan juga dalam menyampaikan kebenaran objektif kepada masyarakat. Praktek - praktek otoritarian masih ditemukan di seluruh bagian dunia walalupun telah ada dipakai teori lain, dalam ucapan kalaupun tidak dalam perbuatan, oleh sebagian besar Negara komunis.
Liberitarian
Teori ini lahir pada saat tumbuhnya demokrasi politik dan paham kebebasan berkembang pada abad ke-17, sebagai akibat revolusi industri dan digunakannya sistem ekonomi laissez-faire. Kemerdekaan koloni–koloni di Amerika dan Revolusi Perancis(1789) dengan semboyan liberty, egality, fraternity ikut serta mengembangkan pers libertarian. Teori ini memutarbalikkan posisi manusia dan negara sebagaimana yang dianggap oleh teori Otoritarian. Manusia tidak lagi dianggap sebagai mahluk berakal yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, antara alternative yang lebih baik dengan yang lebih buruk, jika dihadapkan pada bukti-bukti yang bertentangan dengan pilihan-pilihan alternative. Kebenaran tidak lagi dianggap sebagai milik penguasa. Melainkan, hak mencari kebenaran adalah salah satu hak asasi manusia. Pers dianggap sebagai mitra dalam mencari kebenaran. Dalam teori Libertarian, pers bukan instrument pemerintah, melainkan sebuah alat untuk menyajikan bukti dan argument-argumen yang akan menjadi landasan bagi orang banyak untuk mengawasi pemerintahan dan menentukan sikap terhadap kebijaksanaannya. Dengan demikian, pers seharusnya bebas sari pengawasan dan pengaruh pemerintah. Agar kebenaran bisa muncul, semua pendapat harus dapat kesempatan yang sama untuk didengar, harus ada pasar bebas pemikiran-pemikiran dan informasi. Baik kaum minoritas maupun mayoritas, kuat maupun lemah, harus dapat menggunakan pers. Sebagian besar Negara non komunis, paling tidak di bibir saja, telah menerima teori pers Libertarian. Tetapi pada abad ini telah ada aliran-aliran perubahan. Aliran ini berbentuk sebuah Otoritarianisme baru di Negara-negara komunis dan sebuah kecenderungan kearah Liberitarianisme baru di Negara-negara non komunis.
Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility)
Teori ini berkembang sebagai akibat kesadaran pada abad ke-20, dengan berbagai macam perkembangan media massa(khususnya media elektronik), menuntut kepada media massa untuk memiliki suatu tanggung jawab social yang baru. Teori ini diberlakukan sedemikian rupa oleh beberapa sebagian pers. Teori Tanggungjawab social punya asumsi utama : bahwa kebebasan pers mutlak,banyak mendorong terjadinya dekadensi moral. Oleh karena itu, teori ini memandang perlu adanya pers dan system jurnalistik yang menggunakan dasar moral dan etika. Asal saja pers tau tanggungjawabnya dan menjadikan itu landasan kebijaksanaan operasional mereka, maka system libertarian akan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Jika pers tidak mau menerima tanggungjawabnya, maka harus ada badan lain dalam masyarakat yang menja-
lankan fungsi komunikasi massa.Pada dasarnya fungsi pers dibawah teori tanggungjawab social sama dengan fungsi pers dalam teori Libertarian. Digambarkan ada enam tugas pers :
Ø Melayani sistem politik dengan menyediakan informasi, diskusi dan perdebatan tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
Ø Memberi penerangan kepada masyarakat, sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri.
Ø Menjadi penjaga hak-hak perorangan dengan bertindak sebagai anjing penjaga yang mengawasi pemerintah.
Ø Melayani system ekonomi dengan mempertemukan pembeli dan penjual barang atau jasa melalui medium periklanan,
Ø Menyediakan hiburan
Ø Mengusahakan sendiri biaya financial, sehingga bebas dari tekanan-tekanan orang yang punya kepentingan.
Soviet Komunis
Teori ini berpegang pada asas kebenaran berdasarkan teori Marxis. Pers Soviet bekerja sepenuhnya sebagai alat penguasa, yang dalam hal ini adalah partai komunis. Dimana “Partai Komunis” tersebut dalam pengertian Marxis adalah rakyat. Berdasarkan pemahaman itu pers harus mengikuti kebenaran rakyat, yaitu partai yang substansinya adalah pemerintah.
Dalam teori Soviet, kekuasaan itu bersifat sosial, berada di orang-orang, sembunyi di lembaga-lembaga sosial dan dipancarkan dalam tindakan-tindakan masyarakat, sehingga yang berhak menggunakan media pers hanya orang-orang yang setia pada penguasa dan anggota yang ortodok.
Tugas pokok pers dalam system pers komunis adalah menyokong, menyukseskan, dan menjaga kontinuitas system social Soviet atau pemerintah partai. Dan fungsi pers komunis itu sendiri adalah memberi bimbingan secara cermat kepada masyarakat agar terbebas dari pengaruh-pengaruh luar yang dapat menjauhkan masyarakat dari cita-cita partai.
Antara teori totalitarian dengan teori otoritarian sama-sama menggunakan kata kebebasan untuk masyarakat. Namun kebebasan masyarakat bagi otoritarian adalah kepentingan bisnis, sedangkan bagi totalitarian berarti kepentingan partai. Dalam hal ini, pers Soviet harus melakukan apa yang terbaik bagi partai dan mendukung partai sebagai sikap dan perbuatan moral yang berorientasi pada kepentingan rakyat
Perbedaan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif
Penelitian Kualitatif.
Metode kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah, atau natural setting, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistik.
Dalam penelitian kuantitatif peneliti menggunakan instrument untuk mengumpulkan data atau mengukur status variabel yang diteliti, sedangkan penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen.
Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Yaitu data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut.
Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang emndalam, suatu data yang mengandung makna.
Penelitian Kuantitatif
Penelitian kuanitatif adalah penelitian yang terdiri dari banyak bentuk baik survei, eksperimen, korelasi, dan regresi. Beberapa orang mengatakan penelitian kuantitatif jauh lebih mudah dari kualitatif. Namun, hal tersebut tidak bisa dinyatakan dengan pasti karena harus dikembalikan pada bentuk penelitian yang objek yang digunakan. Saat ini masih banyak orang yang belum memahami dengan seperti apa penelitian kuantitatif. Hal ini termasuk penelitian eksperimen yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakukan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan.
Penelitian kualitatif juga disebut dengan: interpretive research, naturalistic research, phenomenological research (meskipun ini disebut sebagai jenis dari penelitian kualitaif yang dipakai penelitian deskriptif).
Perbedaan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif
Penelitian untuk membuktikan atau menemukan sebuah kebenaran dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu kantitatif maupun kualitatif. Kebenaran yang di peroleh dari dua pendekatan tersebut memiliki ukuran dan sifat yang berbeda.
Pendekatan kuantitatif lebih menitik beratkan pada frekwensi tinggi sedangkan pada pendekatan kualitatif lebih menekankan pada esensi dari fenomena yang diteliti. Kebenaran dari hasil analisis penelitian kuantitatif bersifat nomothetik dan dapat digeneralisasi sedangkan hasil analisis penelitian kualitatif lebih bersifat ideographik, tidak dapat digeneralisasi.
Hasil analisis penelitian kualitatif naturalistik lebih bersifat membangun, mengembangkan maupun menemukan terori-teori sosial sedangkan hasil analisis kuantitatif cenderung membuktikan maupun memperkuat teori-teori yang sudah ada. Perbedaan antara metode kualitatif dengan metode kuantitatif meliputi tiga hal, yaitu perbedaan tentang aksioma, proses penelitian, dan karakteristik penelitian itu sendiri.
Langganan:
Postingan (Atom)